Media

Media dan Politik dalam era demokrasi adalah dua hal yang tak mampu dipisahkan. Media massa, baik cetak maupun elektronik, acap kali disebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Jika menengok pada sejarah media di Indonesia, kebebasan merupakan salah satu isu penting dalam pergerakan media. Selama era Suharto, lebih dari 25 kasus penerbitan yang dilarang (SIT) tanpa melalui proses hukum (Tempo, 1994). Sejak awal 1990, ketidakpuasan dan komplain tentang kesewenang-wenangan kontrol pemerintah terhadap media mulai meluas (Kakialatu: 2007). Seperti dalam The Jakarta Post (1992), dikutip, ” sejak lebih dari 21 tahun kestabilan politik, dan dalam permintaan besar terhadap demokratisasi di tanah air, kami percaya bahwa pemerintah harus membuka kebebasan media lebih yang lebih besar dari saat ini”.  Akhirnya, kebebasan media didapat pada 21 Mei 1998 ketika Suharto menyerahkan kekuasaannya seiring gema reformasi dan demokrasi  di seantero negri dikumandangkan.

Saat ini, ketika media sebagai pilar keempat dari demokrasi. Diharapkan mampu melaksanakan fungsi vitalnya dalam membangun kepercayaan, kredibilitas dan bahkan legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa. Media diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai mediator dan fungsi kontrol sosial antara pemerintah dan publik. Media diharap sebagai alat monitoring publik, dalam memperoleh informasi seluas-luasnya tentang performa para wakil mereka.

Namun, dalam pemahaman saya, pada era perubahan politik di Indonesia saat ini. Media massa justru jauh dari harapan sebelumnya. Baik cetak maupun elektronik, media acap kali memiliki proporsi yang didominasi para pemiliknya. Yang juga merupakan salah satu pemimpin salah satu partai politik.

Hal ini terlihat dari pertama, frekuensi, berapa kali dalam satu hari media memberitakan partai politik  pemiliknya, atau partai politik mitra pemilik media. Kedua, durasi, panjang dan pendek durasi saat media memberitakan juga memiliki kecenderungan dan pola yang didominasi oleh pemiliknya. Ketiga, konten dan sudut pandang berita, ada kecenderungan dalam menentukan sudut pandang berita dan isi berita, apakah dengan nada positif ataupun negatif. Hal tersebut semua disajikan dan dibungkus sangat baik sehingga dapat mengaburkan dan membangun kesadaran palsu bagi publik.

Seperti yang diberitakan di Kompas, 3 Juni 2014 KPI menilai media tidak lagi netral dalam menyajiakan kegiatan calon presiden dan calon wakil presiden. Dimana TV One, RCTI, MNC TV, dan Global TV dinilai memberikan porsi pemberitaan lebih banyak pada pasangan Prabowo-Hatta. Sedangkan Metro TV, cenderung meberikan porsi pemberitaan terhadap Jokowi –Kalla.

Miris melihat kenyataan ini. Hal ini merupakan anti-tesa dari demokrasi itu sendiri. Media yang seharusnya tetap memegang teguh prinsip independensi kini menjadi alat politik bagi para elitnya.  Padahl prinsip ini yang menjadi tongak utama peran media dalam kehidupan demokrasi. Keberpihakan Media bak sarana dramaturgi politik yang semakin mengkaburkan opini masyarakat. Padahal berdasarkan survei Pol-Tracking Insttitute (Mei 2014), lebih dari 70% publik mengatakan bahwa media mempengaruhi pilihan politik mereka. Sehingga penting sekali digaris bawahi peran media disini dalam membentuk opini publik. Meski daalam kenyataan yang kita hadapi, kita berjalan pada media yang membangun makna dan konstruksi terhadap isu sosial dan politik itu sendiri.

Media kini, menjadi suatu lensa dimana kita menerima gambaran yang justru tidak netral tetapi memperlihatkan kekuasaan dan sudut pandang para elit ekonomi dan politik yang mengoprasikan media tersebut. Dan sistem dari konstruksi sosial media yang sangat jenius sudah terbangun melalui keseluruhan proses sehingga terlihat begitu normal dan natural.

Idealnya, sistem media yang searah pada tujuan demokrasi harus membangun berita yang bebas dari interfensi tokoh/ partai politik tertentu. Meskipun pemiliknya merupakan tokoh dari partai politik tertentu, media harus netral dan tidak bias. Media sebagai, Watchdog, mempresentasikan hasil dari investigasi, ini berfungsi membangun kultur akuntabilitas dalam pemerintahan dan menguatkan demokrasi itu sendiri. Kedua, Media sebagai alat informasi dan forum diskusi, yaitu sebagai alat  media menginformasikan berbagai pilihan yang ada kepada publik. Ketiga, Sebagai alat pembangun perdamaian. Harus ada media yang independen dalam memonitor dan mereview kontribusi media yang ada di Indonesia. Akuntabilitas dari performa media, menampilkan praktik-praktik yang tidak etis sebagai suatu pilar demokrasi dan mengajak publik berdialog tentang kinerja mereka.

oleh:

Syaila Rizal

Alumnus Univeristas Indonesia, Analis Media Poltracking

Advertisements